Jumat, 10 April 2026 sebuah unggahan video di platform Instagram memicu perbincangan luas terkait rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Video tersebut menampilkan seorang guru yang menyampaikan kritik tajam mengenai ketimpangan penghasilan antara tenaga pendidik dan pekerja sektor lain.
Dalam video yang beredar, pengunggah menyebut ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) “nilainya lebih rendah dari serbet dapur” serta menyoroti gaji guru honorer yang disebut “di bawah tarif parkir mal.” Pernyataan bernada keras tersebut sontak menarik perhatian warganet dan memicu beragam reaksi.
- Unggahan yang mulai ramai diperbincangkan sejak Jumat (10/4) itu dinilai mewakili keresahan banyak guru honorer di berbagai daerah. Meski identitas dan lokasi pengunggah tidak diketahui secara pasti, isi pesannya dianggap mencerminkan kondisi nyata yang selama ini dialami tenaga pendidik non-aparatur sipil negara.
Dalam narasinya, video tersebut membandingkan kondisi guru honorer dengan pekerja sektor lain, seperti pekerja dapur yang disebut bisa memperoleh upah setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) beserta tunjangan. Sementara itu, guru honorer dinilai masih menerima penghasilan jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.
Seorang narasumber yang mewakili suara guru honorer mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan hal baru. “Kami bukan hanya mengajar, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan administratif. Namun, penghargaan yang kami terima belum sebanding dengan pengorbanan tersebut,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek ekonomi, kritik dalam video juga menyentuh persoalan martabat profesi guru. Pengunggah menyebut bahwa harga diri guru “sedang diinjak,” menegaskan bahwa isu ini tidak semata tentang besaran gaji, tetapi juga tentang penghormatan terhadap profesi pendidik.
Perdebatan yang muncul di media sosial menunjukkan bahwa isu kesejahteraan guru masih menjadi perhatian publik. Di tengah tuntutan untuk mencetak generasi unggul, banyak pihak menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap nasib guru honorer agar profesi pendidik tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan.
Sabrina, mahasiswa program doktoral FBS UNNES, menyampaikan keprihatinan mendalam atas viralnya video yang menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar luapan emosi di media sosial, melainkan cerminan ketidakadilan struktural yang telah lama terjadi.
Fakta di lapangan menunjukkan banyak guru honorer menerima honor jauh di bawah standar Upah Minimum Regional, meskipun memikul beban kerja penuh dan tanggung jawab besar dalam pendidikan. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara memajukan pendidikan nasional.
Sabrina menilai narasi yang menuntut guru untuk terus bersabar tidak dapat dijadikan solusi. Negara, menurutnya, harus hadir melalui kebijakan nyata, bukan sekadar retorika pengabdian.
Ia pun mengajukan tiga tuntutan utama: percepatan pengangkatan guru honorer melalui jalur PPPK tanpa diskriminasi, penetapan standar honor minimum setara UMK, serta penghentian pendekatan seremonial dalam peringatan Hari Guru dan menggantinya dengan kebijakan yang berdampak langsung.
Menurutnya, kesejahteraan guru adalah fondasi utama kemajuan pendidikan. Tanpa keadilan bagi tenaga pendidik, cita-cita membangun bangsa yang maju akan sulit terwujud.
RDP
