Jakarta ,radjawali.com – Sudah sepekan Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari serangan siber jenis “Ransomware” yang terjadi pada Kamis (20/6/2024). Serangan ini menyebabkan data dari 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkunci. Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Telkom sebagai pengelola PDN, sudah berusaha memulihkan data tersebut, namun belum berhasil.
Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, mengatakan data yang terenkripsi masih ada di server PDN dan belum berpindah. “Data tersebut masih di server PDN, tidak berpindah tempat. Kami sudah isolasi sistem PDN, memutus akses dari luar,” jelas Herlan.
Tim investigasi menemukan pesan tebusan dari peretas yang meminta 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar. Namun, pemerintah menolak membayar tebusan tersebut. “Pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan itu,” tegas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong.
Usman menambahkan bahwa data tersebut sudah diamankan dan tidak bisa diakses oleh peretas maupun pemerintah. “Data sudah kita isolasi, jadi tidak bisa diapa-apain lagi,” katanya.
Serangan ini berdampak pada layanan di 282 instansi pemerintah. Hingga Rabu (26/6/2024), baru lima layanan publik yang berhasil pulih, termasuk layanan keimigrasian Kemenkumham dan layanan Si Halal Kemenag. “Kami terus berupaya memulihkan layanan-layanan ini secara bertahap,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.
Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menilai bahwa serangan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keamanan siber. “Serangan siber yang terus terjadi menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap isu ini,” ujar Pratama.
Radjawali.com
