JAKARTA, Radjawali Post – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) didemo oleh 13 lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada Rabu (10/7/2024). Aksi ini merupakan buntut dari peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan kebocoran data. Selain memprotes kebocoran data, para demonstran juga menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya karena dianggap tidak bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Para demonstran mempertanyakan kompetensi Budi untuk menjabat sebagai Menkominfo, merujuk pada latar belakangnya sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi. “Mungkin karena menterinya give away, enggak bisa dimintai tanggung jawab, ya,” ucap salah satu demonstran. Mereka juga melontarkan yel-yel “Mundur, mundur, mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga”.
Aksi Simbolik dan Protes Kreatif
Dalam aksi tersebut, demonstran memasang tap art bertuliskan “Buang Budi” menggunakan lakban kuning. Selain itu, ada aksi simbolik seorang demonstran memakai topeng berwajah Budi Arie yang sedang duduk di kloset sambil membaca koran. Para demonstran juga membentangkan baliho di depan kantor Kominfo yang berisi “Surat Keputusan Warganet” yang memecat Budi Arie. Demonstran lain meniup peluit sambil memampangkan gabus merah berukuran besar yang diperagakan layaknya kartu merah yang ditujukan buat Budi.
Kecaman dan Tuntutan
“Apakah kita mempercayai hacker akan menghapus data-data yang sudah mereka ambil, yang sudah mereka curi? Tidak ada yang tahu, kan. Ketahanan data sudah menjadi salah satu kedaulatan negara,” ujar salah satu demonstran. Ia juga menambahkan, “Back-up saja tidak dilakukan, password saja Admin1234.”
Sebelum membubarkan diri, para demonstran memasukkan topeng wajah Budi Arie ke dalam kloset yang mereka bawa. Puluhan demonstran ini tergabung dalam Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi), yang digawangi oleh berbagai organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Blok Politik Pelajar (BPP), Indonesian Corruption Watch (ICW), Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lokataru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
