Jakarta ,Radjawali Post- DPR didorong segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait masalah impor beras. Pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani, bukan importir. Hal ini disampaikan Direktur Rumah Politik Fernando Ema merespons kenaikan harga beras beberapa waktu belakangan ini.
Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Rabu, 10 Juli 2024, pukul 09.02 WIB, harga beras premium naik Rp140 atau sebesar 0,90 persen ke level Rp15.660 per kilogram. Harga beras medium juga naik tipis sebesar 0,22 persen atau Rp30 menjadi Rp13.550 per kilogram. Harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga terpantau naik menjadi Rp12.600 per kilogram. Harga rata-rata beras SPHP naik tipis 0,08 persen atau Rp10.000 per kilogram.
“Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada upaya secara politik menata pengelolaan ketersediaan pangan, terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang,” kata Fernando pada Jumat (12/7/2024).
Fernando meminta DPR segera membuktikan keberpihakannya kepada para petani dengan membentuk pansus impor beras. “Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya,” tegas Fernando. Ia berharap ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan yang benar-benar berpihak kepada para petani, bukan sekadar janji-janji.
Fernando juga mengingatkan pemerintah agar tidak berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk kekayaan dari kesengsaraan petani. “Atau jangan-jangan memang ada unsur kesengajaan karena pemerintah memang berpihak kepada para pemburu rente yang memanfaatkan impor beras untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dari kesengsaraan petani,” ujar Fernando.
Sementara itu, Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengkritik Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dikomandoi Arief Prasetyo Adi karena dianggap tidak fokus pada perbaikan hulu produksi pangan, tetapi lebih mengarah pada impor. Suhardi menyebut perubahan orientasi ini terlihat dari impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi. Ia juga mengakui bahwa perubahan serupa telah terjadi di tubuh Perum Bulog, yang kini lebih berorientasi sebagai operator impor dan penjualan semata, bukan penyangga hasil panen.
Dalam kesempatan lain, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta, maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban,” kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.
Menurut Widiarso, laporan yang tidak berbasis fakta ini akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. “Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan,” ucapnya.
